Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Kabupaten Kuantan Singingi Menurun
|
Teluk Kuantan (16/12/2022) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuantan Singingi menghadiri kegiatan acara launching Indeks Kerawanan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan yang ditaja Bawaslu RI tersebut dilaksanakan pada hari jum'at (16/12/2022) bertempat di Redtop Hotel & Convention Center, Jakarta.
Dalam peluncuran IKP tersebut turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, Totok Hariyono beserta jajaran struktural Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hadir juga perwakilan dari beberapa lembaga terkait, diantaranya kementerian politik hukum dan keamanan (polhukam) kementerian dalam negeri (kemendagri), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, perwakilan partai politik, pemantau pemilu dan mahasiswa.
Peserta dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten / Kota se Indonesia serta satu orang staf yang membidangi pengawasan.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dalam sambutannya meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk memanfaatkan data-data dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 dengan baik. Sebab, data tersebut bisa digunakan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan 2024.
“IKP merupakan parameter sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia ke depan. Maka harus dimanfaatkan dengan baik,” katanya dalam peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Bagja berharap pesta demokrasi 2024 tidak dihiasi oleh berita bohong, politisasi sara dan kampanye hitam. Seluruh pihak terkait dan masyarakat harus bersama-sama menjaga suasana pemilu dan pemilihan agar berjalan kondusif.
Selanjutnya Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menuturkan, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.
“Kami harap semua daerah tetap kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis,” ucapnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, dan Partisipasi masyarakat ini menambahkan, isu terkait netralitas penyelenggara pemilu menjadi isu utama dari lima isu strategis yang terungkap dalam IKP 2024. Lolly menilai polemik netralitas menjadi pengalaman penting dalam menjada kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu kedepan.
“Pelaksanaan tahapan di provinsi baru juga menjadi perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara pemilu,” ungkapnya.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kuantan Singingi Teddy Niswansyah yang menghadiri kegiatan tersebut memyampaikan "Dalam IKP Pemilu 2024 ini Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori sedang bersama 11 kabupaten kota lainnya di Riau. Sedangkan di Provinsi Riau, Kuansing berada pada rangking 4 indeks kerawanan pemilu. Kita bersyukur bahwa indeks kerawanan di Kuansing untuk Pemilu 2024 menurun. Meskipun demikian kita harapkan stake holder tetap mewaspadai segala potensi kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu mendatang "ujar Kordiv HPPH Bawaslu Kuansing usai mengikuti acara tersebut. ***
