Bawaslu Kuansing Awasi Coklit Data Pemilh Pada Pemilu 2024
|
Teluk Kuantan (22/02/2023) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuantan Singingi beserta jajaran melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi. Pengawasan tersebut dilaksanakan mulai dari tanggal 12 Feburari s.d 14 Maret 2024.
Sebanyak 229 Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan secara langsung dikordinir oleh Panwaslu Kecamatan di masing – masing kecamatan. Pengawasan tersebut berfokus untuk memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat agar terdata dan dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Pengawasn Coklit berdasarkan surat edaran nomor 1 tahun 2023 tentang pencegahan dugaan pelanggaran dan pengawasan tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilhan umum tahun 2024 pada tanggal 19 Januari 2023 dan surat edaran Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 12 Februari 2023 tentang penyesuaian alat kerja pengawasan tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu 2024.
Bawaslu Kuantan Singingi melaksanakan monitoring dan supervisi terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa. dalam kegiatan monitoring tersebut Bawaslu Kuantan Singingi juga memberikan arahan terkait dengan teknis pengawasan di lapangan serta pengisian alat kerja dan formulir A saat pelaksanaan pengawasan ke lapangan.
Koordiantor Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kuantan Singingi Teddy Niswansyah, S.I.Kom sebagai pic dalam pengawasan tahapan Pemuktahiran data pemilih menyebutkan "supervisi dan monitoring pengawasan coklit bertujuan untuk memastikan tugas pengawasan dilaksanakan jajaran pengawas. Bawaslu memastikan coklit dengan dua metode yakni pengawasan melekat dan uji fakta" tutur Teddy di sela supervisi.
"Jajaran pengawas terutama PKD selain mengawal hak pilih juga memastikan Pantarlih bekerja sesuai prosedur, seperti mendatangi warga yang memiliki hak pilih langsung dari rumah ke rumah" ujarnya. Selain itu, Panwaslu di lima belas Kecamatan membuka Posko Kawal Hak Pilih untuk menerima pengaduan masyarakat mengenai hak pilih dan sub tahapan Coklit. Bagi warga masyarakat Kuansing yang bermasalah dalam hak pilih dapat berkunjung ke Posko di kantor Panwaslu Kecamatan domisilinya. ***
