Bawaslu Kuansing Masuk Nominasi Tiga Terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik

Yogyakarta - Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Data dan Informasi, yang digelar di The Rich Jogja Hotel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai tanggal 27 hingga 29 Oktober 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh para Koordinator Divisi dan Kepala Bagian Data dan Informasi dari seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Dalam sambutannya, Dr. Puadi menegaskan pentingnya data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, sekaligus sumber ilmu pengetahuan di masa mendatang. Ia menekankan bahwa data tidak hanya menjadi landasan bertindak, tetapi juga harus dikelola dan dikembangkan untuk menciptakan pengetahuan baru.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dr. Puadi menyampaikan empat fokus utama yang perlu menjadi perhatian bidang Data dan Informasi ke depan.

Pertama, digitalisasi dan integrasi sistem data agar proses pendataan menjadi lebih efisien dan akurat. Kedua, pemanfaatan analitik data untuk menggali wawasan yang lebih mendalam, sehingga berbagai pola dan tren dapat terdeteksi lebih cepat.

Ketiga, transparansi dan aksesibilitas data, agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan batasan yang relevan. Dan keempat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, karena SDM yang kompeten menjadi kunci dalam pengelolaan dan pemanfaatan data secara optimal.

Rakornas ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh lembaga pengawas pemilu untuk berkolaborasi dan menerapkan strategi pengelolaan data yang lebih terstruktur, efisien, dan bermanfaat bagi kemajuan bersama.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, juga digelar Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota.
Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi berhasil masuk nominasi tiga besar terbaik di Provinsi Riau, bersama Bawaslu Kota Dumai dan Bawaslu Kabupaten Siak.

Prestasi ini menjadi bukti komitmen Bawaslu Kuantan Singingi dalam mewujudkan tata kelola informasi yang terbuka, akuntabel, dan transparan.