Bawaslu Kuansing Ikuti Sosialisasi Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu

Teluk Kuantan - Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengikuti Sosialisasi Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat, 24 Juli 2026.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, yang menyampaikan bahwa IKU bukan hanya sekadar instrumen administrasi, tetapi menjadi pedoman untuk memastikan setiap kinerja memiliki arah yang jelas, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta penguatan demokrasi. Ia juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk terus menjunjung tinggi integritas, independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam bekerja.

Selanjutnya, Anggota Bawaslu RI Puadi memaparkan transformasi kinerja Bawaslu berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 284 Tahun 2025 dan Keputusan Bawaslu Nomor 83 Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pengukuran kinerja kini lebih berorientasi pada hasil, seperti meningkatnya integritas proses demokrasi, kepatuhan peserta pemilu, efektivitas pencegahan pelanggaran, serta kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menegaskan bahwa penguatan kinerja Bawaslu harus terus dilakukan, termasuk pada masa non-tahapan pemilu. Menurutnya, Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan partisipatif dan konsolidasi demokrasi di tengah masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi teknis penyusunan IKU yang membahas tahapan penyusunan, penetapan, hingga implementasi IKU personal sebagai pedoman pengukuran kinerja di lingkungan Bawaslu. Melalui materi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai penyusunan IKU yang selaras dengan sasaran strategis organisasi dan berorientasi pada hasil.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun dan menerapkan IKU, sehingga kinerja yang dilaksanakan semakin terarah, terukur, dan mampu mendukung penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas demokrasi.